DEMOKRASI PROSEDURAL, COMMON GOOD, DAN KEBENCIAN TERHADAP DEMOKRASI

Masyarakat dunia kagum dengan demokrasi di Indonesia. Pasalnya, indonesia negara demokrasi pertama di dunia yang pemimpin dan wakil rakyatnya dipilih langsung oleh rakyat sejak pemilu 2004. Tetapi demokrasi prosedural yang mengagumkan itu ternyata tidak menjamin terbentuknya demokrasi yang esensial: memperjuangkan kebaikan bersama (common good) (justeru memperjuangkan kepentingan kelompok dan golongan), adanya kebebasan bagi rakyat untuk melaksanakan hak (beribadah=pembangunan rumah ibadat agama minoritas dipersulit), dan tanggung jawab politik (korupsi merajalela =kebanyakan dilakukan oleh orang-orang partai).

Efek dari dua hal tadi ialah rakyat (minoritas) tidak lagi merasa bebas hidup di negara demokrasi. Pembangunan tidak berjalan, karena uang negara lebih banyak dikorupsi. Akibatnya rakyat terus menerus menggelantung dalam tali kemiskinan. Korupsi memungkinkan hukum di negara demokrasi bisa diperjual-belikan. Keadilan hanya milik orang berduit. Bahkan untuk sebuah produk Undang-Undang bisa dibuat menurut pesan sponsor (orang-orang berduit). Lihat saja produk undang-undang wakil rakyat kita dari pusat sampai daerah yang memihak pada kepentingan Kapital.

Ada celah dalam sistem demokrasi yang kita anut yang menyebakan terjadinya berbagai penyimpangan. salah satunya celah tersebut adalah diagung-agungkanya prinsip mayoritas. Padahal prinsip ini bukan khas demokrasi (Lively Jack; Democracy). Untuk konteks Indonesia, dianutnya prinsip ini membuat tirani mayoritas menjadi nyata.

Berbagai hal negatif tadi membuat sistem demokrasi justeru dibenci. Banyak orang yang ingin meninggalkan sistem ini. Tetapi sejatinya bukan sistem demokrasi yang salah, melainkan prangkat-prangkat dalam demokrasi. Maka tuntutan untuk menata ulang sistem demokrasi lebih kepada tuntuntutan menata ulang perangkat-perangkat demokrasi. Perangkat demokrasi itu tidak boleh menghambat terciptanya common good.

Iklan